Setelah Artikel “Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21”, “Gaji”, dan “Upah” di posting, sampai saat ini masih banyak pertanyaan disekitar kasus PPh Pasal 21. Mulai dari contoh perhitungannya yang kurang lengkap sampai ke screen capture yang terlalu kecil hingga susah dibaca . Saya concern terhadap setiap issue yang muncul, dan saya merasa perlu untuk menulis kembali mengenai PPh Pasal 21.
Pada artikel PERHITUNGAN & JURNAL PPh PASAL 21 kali ini dan seterusnya, akan disajikan dengan berbagai contoh kasus yang lebih lengkap dengan screen shoot yang mudah-mudahan LEBIH JELAS, termasuk JURNAL AKUNTANSINYA.
Mengingat contoh perhitungan dan jurnalnya begitu panjang, ini menghabiskan space halaman yang cukup besar, load-nya pun menjadi lebih lama. Saya tidak punya pilihan selain menyajikannya pada halaman yang terpisah-pisah. Tapi jangan khawatir, akan ada link sebagai navigasi untuk pindah dari kasus yang satu ke kasus yang lainnya. Saya harap ini isinya akan worthy.
Selain itu, kasus akan dibuat mengalir, mulai dari yang paling sederhana, terus dikembangkan dan ditambahkan tingkat kesulitannya (tanpa mengurangi kasus sebelumnya), dengan cara seperti ini saya berharap, pemahaman kasus akan menjadi lengkap dan tidak terputus.
4 (Empat) Kasus PERHITUNGAN & JURNAL AKUNTANSI PPh PASAL 21 yang paling dicari saat ini :
Kasus -1 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Tunjangan Asuransi [-baca-]
Kasus -2 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Tengah Tahun Pajak [-baca-]
Kasus -3 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Subsidi & Tunjangan [-baca-]
Kasus -4 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Bonus/THR [-baca-]
GAJI, UPAH DAN PPH PASAL 21
Gaji dan Upah adalah bentuk imbalan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan (badan atau perorangan) kepada pihak pekerja atas suatu jasa atau pekerjaan yang diserahkan.
Gaji merupakan sebutan untuk imbalan yang diberikan kepada staf atau pegawai tetap yang hasil kerjanya tidak dapat diukur dengan satuan tertentu (Jumlah maupun waktu) yang nilainya telah ditetapkan sejak kesepakatan kerja di atur.
Sedangkan upah adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja langsung yang hasil kerjanya dapat diukur dengan satuan tertentu (jumlah fisik barang yang dihasilkan atau masa atas jasa pekerjaan yang diserahkan)
Besarnya gaji maupun upah ditentukan oleh elemen-elemen yang ada didalam gaji dan upah itu sendiri. Elemen-elemen maupun tata cara penghitungannya ditentukan oleh kebijakan pihak yang mempekerjakan (perusahaan komersial, organisasi nir-laba atau milik perseorangan), dalam batas peraturan dan undangan-undang yang berlaku.
Kaitannya dengan accounting, gaji dimasukkan ke dalam kelompok biaya operasional sedangkan upah dimasukkan ke dalam kelompok harga pokok produksi untuk kemudian menjadi bagian dari Harga Pokok Penjualan (HPP), dijurnal sesuai dengan kelompok akun-nya. Gaji dan dimasukkan ke dalam kelompok yang berbeda karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda.
Gaji, upah dan elemen-elemen yang menyertainya merupakan obyek PPh Pasal 21, dimana pihak yang mempekerjakan dimandatkan untuk melakukan pemotongan.
Baca lebih rinci lagi topik ini :
Gaji : Elemen Gaji, Perlakuan Akuntansi atas Gaji, Prosedur Penggajian [-baca-]
Upah : Elemen & Sitem Pengupahan, Perlakuan Akuntansi atas Upah [-baca-]
PPh Pasal 21 : Peraturan, Perlakuan, dan Prosedur PPh Ps.21 [-baca-]
26, PPH PASAL 21 (Payroll Tax)
Digg this
Author’s Notes :
Karena blog ini tidak berkonsenstrasi pada topic dan masalah perpajakan saja,
maka dalam artikel ini tidak akan dibahas atau diberikan contoh satu persatu
untuk semua kasus dan keadaan sehubungan dengan perpajakan.
Akan tetapi, mengingat Taxation merupakan salah satu aspek penting dalam praktek accounting dan finance, saya pikir perlu juga disajikan artikel maupun tips yang terkait dengan masalah perpajakan. Diusahakan untuk memberikan petunjuk yang benar, jelas, up to date dan mewakili praktek umum yang terjadi di dalam perusahaan.
Jika anda perhatikan screen shoot, anda akan menemukan : Sisi kiri (Perhitungan PPh Pasal 21 -nya) dan Sisi kanan ( Jurnal PPh Pasal 21 di buku Perusahaan ).
Dalam artikel ini, khusus akan membahas tentang
PPh Pasal 21 di lingkungan perusahaan (Corporate).
Untuk bisa memberikan gambaran yang jelas, pada sub-penialian atau penghitungan, akan langsung ke contoh perhitungannya. Perhatikan 2 screen shoot.
Dasar Hukum PPh Pasal 21
1). ndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3).Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah ditetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, telah ditetapkan bagian penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
5).Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
6).Untuk lebih lengkapnya bias ditemukan di situsnya Dirjen Pajak
Perlakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)
Dua screen shoot ini menunjukkan cara perhitungan dan jurnal PPh Pasal 21 :
*) Ditanggung oleh Pegawai itu sendiri (Perhatikan screen shoot di atas)
*) Ditanggung oleh Perushaan (Perhatikan screen shoot dibawah)
Catatan : Perhatikan tulisan warna biru di screen shoot disisi kanan, disebut : "Tunjangan Pajak : Koreksi (+)" maksudnya : atas pajak yang ditanggung oleh perusahaan, boleh dibebankan sebagai biaya pada "LAPORAN KOMERSIAL" perusahaan, TETAPI pada "LAPORAN FISKAL" perusahaan TIDAK DIPERKENAANKAN membebankan biaya ini sebagai pengurang pendapatan kena pajaknya, melainkan harus diperlakukan sebagai "KOREKSI FISKAL POSITIF".
Untuh Cara penghitungan kasus lain dan perlakuannya : Penghitungan Pajak Atas Bonus Akhir Tahun, THR, Upah Satuan, Upah Borongan, Tenaga Ahli, pekerja part-timer, dan lain sebagainya, bisa ditanyakan kepada saya by email atau kasi komentar di tulisan ini, nanti akan saya post-kan jawabannya :)
Atau coba cari di situs resminya Dirjen Pajak
Pada artikel PERHITUNGAN & JURNAL PPh PASAL 21 kali ini dan seterusnya, akan disajikan dengan berbagai contoh kasus yang lebih lengkap dengan screen shoot yang mudah-mudahan LEBIH JELAS, termasuk JURNAL AKUNTANSINYA.
Mengingat contoh perhitungan dan jurnalnya begitu panjang, ini menghabiskan space halaman yang cukup besar, load-nya pun menjadi lebih lama. Saya tidak punya pilihan selain menyajikannya pada halaman yang terpisah-pisah. Tapi jangan khawatir, akan ada link sebagai navigasi untuk pindah dari kasus yang satu ke kasus yang lainnya. Saya harap ini isinya akan worthy.
Selain itu, kasus akan dibuat mengalir, mulai dari yang paling sederhana, terus dikembangkan dan ditambahkan tingkat kesulitannya (tanpa mengurangi kasus sebelumnya), dengan cara seperti ini saya berharap, pemahaman kasus akan menjadi lengkap dan tidak terputus.
4 (Empat) Kasus PERHITUNGAN & JURNAL AKUNTANSI PPh PASAL 21 yang paling dicari saat ini :
Kasus -1 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Tunjangan Asuransi [-baca-]
Kasus -2 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Tengah Tahun Pajak [-baca-]
Kasus -3 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Subsidi & Tunjangan [-baca-]
Kasus -4 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Bonus/THR [-baca-]
GAJI, UPAH DAN PPH PASAL 21
Gaji dan Upah adalah bentuk imbalan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan (badan atau perorangan) kepada pihak pekerja atas suatu jasa atau pekerjaan yang diserahkan.
Gaji merupakan sebutan untuk imbalan yang diberikan kepada staf atau pegawai tetap yang hasil kerjanya tidak dapat diukur dengan satuan tertentu (Jumlah maupun waktu) yang nilainya telah ditetapkan sejak kesepakatan kerja di atur.
Sedangkan upah adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja langsung yang hasil kerjanya dapat diukur dengan satuan tertentu (jumlah fisik barang yang dihasilkan atau masa atas jasa pekerjaan yang diserahkan)
Besarnya gaji maupun upah ditentukan oleh elemen-elemen yang ada didalam gaji dan upah itu sendiri. Elemen-elemen maupun tata cara penghitungannya ditentukan oleh kebijakan pihak yang mempekerjakan (perusahaan komersial, organisasi nir-laba atau milik perseorangan), dalam batas peraturan dan undangan-undang yang berlaku.
Kaitannya dengan accounting, gaji dimasukkan ke dalam kelompok biaya operasional sedangkan upah dimasukkan ke dalam kelompok harga pokok produksi untuk kemudian menjadi bagian dari Harga Pokok Penjualan (HPP), dijurnal sesuai dengan kelompok akun-nya. Gaji dan dimasukkan ke dalam kelompok yang berbeda karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda.
Gaji, upah dan elemen-elemen yang menyertainya merupakan obyek PPh Pasal 21, dimana pihak yang mempekerjakan dimandatkan untuk melakukan pemotongan.
Baca lebih rinci lagi topik ini :
Gaji : Elemen Gaji, Perlakuan Akuntansi atas Gaji, Prosedur Penggajian [-baca-]
Upah : Elemen & Sitem Pengupahan, Perlakuan Akuntansi atas Upah [-baca-]
PPh Pasal 21 : Peraturan, Perlakuan, dan Prosedur PPh Ps.21 [-baca-]
26, PPH PASAL 21 (Payroll Tax)
Digg this
Author’s Notes :
Karena blog ini tidak berkonsenstrasi pada topic dan masalah perpajakan saja,
maka dalam artikel ini tidak akan dibahas atau diberikan contoh satu persatu
untuk semua kasus dan keadaan sehubungan dengan perpajakan.
Akan tetapi, mengingat Taxation merupakan salah satu aspek penting dalam praktek accounting dan finance, saya pikir perlu juga disajikan artikel maupun tips yang terkait dengan masalah perpajakan. Diusahakan untuk memberikan petunjuk yang benar, jelas, up to date dan mewakili praktek umum yang terjadi di dalam perusahaan.
Jika anda perhatikan screen shoot, anda akan menemukan : Sisi kiri (Perhitungan PPh Pasal 21 -nya) dan Sisi kanan ( Jurnal PPh Pasal 21 di buku Perusahaan ).
Dalam artikel ini, khusus akan membahas tentang
PPh Pasal 21 di lingkungan perusahaan (Corporate).
Untuk bisa memberikan gambaran yang jelas, pada sub-penialian atau penghitungan, akan langsung ke contoh perhitungannya. Perhatikan 2 screen shoot.
Dasar Hukum PPh Pasal 21
1). ndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3).Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah ditetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, telah ditetapkan bagian penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
5).Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
6).Untuk lebih lengkapnya bias ditemukan di situsnya Dirjen Pajak
Perlakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)
Dua screen shoot ini menunjukkan cara perhitungan dan jurnal PPh Pasal 21 :
*) Ditanggung oleh Pegawai itu sendiri (Perhatikan screen shoot di atas)
*) Ditanggung oleh Perushaan (Perhatikan screen shoot dibawah)
Catatan : Perhatikan tulisan warna biru di screen shoot disisi kanan, disebut : "Tunjangan Pajak : Koreksi (+)" maksudnya : atas pajak yang ditanggung oleh perusahaan, boleh dibebankan sebagai biaya pada "LAPORAN KOMERSIAL" perusahaan, TETAPI pada "LAPORAN FISKAL" perusahaan TIDAK DIPERKENAANKAN membebankan biaya ini sebagai pengurang pendapatan kena pajaknya, melainkan harus diperlakukan sebagai "KOREKSI FISKAL POSITIF".
Untuh Cara penghitungan kasus lain dan perlakuannya : Penghitungan Pajak Atas Bonus Akhir Tahun, THR, Upah Satuan, Upah Borongan, Tenaga Ahli, pekerja part-timer, dan lain sebagainya, bisa ditanyakan kepada saya by email atau kasi komentar di tulisan ini, nanti akan saya post-kan jawabannya :)
Atau coba cari di situs resminya Dirjen Pajak